Wednesday, May 16, 2012

Analisa Kebijakan: Kenaikan Harga BBM (menurut saya)


Kenaikan harga BBM, inilah yang akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita lihat dimana, mulai dari surat kabar, radio, kayar televisi hingga perbincangan dari mulut kemulut.  Demo terjadi dimana-dimana kerusuhanpun tidak bisa dihindari, semua itu terjadi dimulai saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak alasan yang dikatakan oleh pemerintah kenapa harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan, mulai dari naiknya harga bahan bakar minyak dunia sehingga pemerintah harus mengikuti perkembangan tentang minyak didunia bila pemerintah tidak melakukan itu maka akan terjadi pembengkakan pada APBN di tahun 2012 karena subsidi yang begitu besar serta tidak diimbangi dengan harga bahan bakar minyak dunia yang saat ini sedang naik,  sentak keputusan pemerintah tersebut mendapat banyak sekali kritikan dari berbagai elemen masyarakat, masyarakat khususnya dari kalangan menengah kebawah sangat tidak setuju apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak mereka merasa keberatan dan akan mempersulit kehidupan mereka nantinya, karena apabila bahan bakar minyak sampai naik maka bisa dipastikan hampir seluruh harga mulai dari papan, sandang dan pangan di pasaran akan ikut naik juga dampak domino itulah yang sangat memberatkan dan menambah beban mereka kelak, kemudian para dewan di DPR hampir seluruhnya tidak menyetujui keputusan pemerintah tersebut, karena mereka menilai keputusan itu bertentangan dengan uu pasal 7 dan masih banyak bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pembekakan APBN selain dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yaitu dengan melakukan penghemata APBN dan pengelolaan bahan bakar alternatif yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Bila kita cermati lebih dalam permasalahan ini, apakah keputusan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak itu salah? Sebenarnya apa yang diputuskan oleh pemerintah itu tidak salah dan bisa dikatakan benar, tetapi kenapa keputusan ini mendapat begitu banyak tentangan dari berbagai elemen?, disinilah yang menjadi permasalahan, pemerintah memiliki asumsi tersendiri mengenai keputusan itu, rakyat memilki  asumsi tersendiri juga kenapa mereka menolak keputusan itu dan DPR pun mempunyai asumsi tersendiri tentang keputusan itu. Semua asumsi dari ketiga elemen itu memang tidak salah, tetapi sebenarnya kesalahan dalam masalah itu bukan berasal dari keputusan yang diambil pemerintah ataupun asumsi-asumsi dari rakyat dan DPR, kesalahan yang sebenarnya adalah berada pada proses bagaimana keputusan itu diambil. Inilah sebenarnya yang menjadi kesalahan pemerintah kita mulai dari masa orde lama yang terus dilakukan hingga masa reformasi pada saaat ini, dimana setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hasil dari keputusan dan asumsi dari mereka sendiri bahkan tidak jarang juga mereka membuat suatu kebijakan yang tidak dibutuhkan oleh rakyat, padahal kita tahu kalau fungsi dari pemerintah adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat.
Bila dilihat dari kacamata administrasi publik demokrasi, sebuah lembaga negara atau pemerintah memiliki fungsi untuk melayani rakyat, dari  rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh karena itu tugas pemerintah tidaklah sesederhana itu, pemerintah juga merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi rakyatnya,  untuk menyelesaikan ketidakstabilan dan permasalahan yang terjadi pada rakyatnya, oleh karena itu dalam pemerintahan yang demokrasi ini haruslah mewujudkan prinsip-prinsip administrasi publik yang demokratis yaitu transparansi, rationalitas, spesialisasi dan adanya legitimasi dan akuntabilitas. Inilah yang sering sekali dilupakan oleh pemerintah kita, segala permasalahan yang terjadi selalu mereka putuskan sendiri dengan asumsi mereka, itulah mengapa keputusan-keputusan yang pemerintah ambil seringkali tidak dibutuhkan rakyat bahkan malah menambah beban rakyat. Seharusnya pemerintah harus merubah cara-cara meraka dengan mulai melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan sehingga akan muncul pilihan publik (publik choice) dengan begitu pemerintah akan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat dan tidak lagi salah sasaran, dengan begitu keputusan-keputusan yang diambil akan cocok dengan keinginan rakyat dan menjadi rasional, melibatkan rakyat dalam hal tersebut juga akan menimbulkan ketransparansian antara pemerintah dan rakyat sehingga akan terjalin  sebuah kepercayaan diantara keduanya kemudian menjalankan keputusan itu bersama-sama, maka akan tercipta sebuah akuntabilitas diantara keduanya dan implementasi keputusan tersebut akan berjalan dengan mudah.
Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini, sudah tidak masanya lagi pemerintah hanya mengimitasi cara-cara masa lalu yang sudah tidak cocok dengan keadaan masa kini, apalagi menyangkut kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak contohnya seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menaikkan harga bahan bakar minyak, padahal kebijakan itu adalah kebijakan yang paling dibenci oleh rakyat dan seringkali membuat jatuhnya sebuah pemerintahan, mulai dari masa presiden soekarno hingga sekarang. Sudah saatnya untuk pemerintah melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih demokratis dalam arti sesungguhnya agar pemerintahan dan rakyat bisa lebih maju dan berkembang daripada saat ini.

No comments:

Post a Comment