Kenaikan harga
BBM, inilah yang akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita lihat dimana,
mulai dari surat kabar, radio, kayar televisi hingga perbincangan dari mulut
kemulut. Demo terjadi dimana-dimana
kerusuhanpun tidak bisa dihindari, semua itu terjadi dimulai saat pemerintah
memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak alasan yang
dikatakan oleh pemerintah kenapa harga bahan bakar minyak (BBM) harus
dinaikkan, mulai dari naiknya harga bahan bakar minyak dunia sehingga
pemerintah harus mengikuti perkembangan tentang minyak didunia bila pemerintah
tidak melakukan itu maka akan terjadi pembengkakan pada APBN di tahun 2012 karena
subsidi yang begitu besar serta tidak diimbangi dengan harga bahan bakar minyak
dunia yang saat ini sedang naik, sentak
keputusan pemerintah tersebut mendapat banyak sekali kritikan dari berbagai
elemen masyarakat, masyarakat khususnya dari kalangan menengah kebawah sangat
tidak setuju apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak mereka
merasa keberatan dan akan mempersulit kehidupan mereka nantinya, karena apabila
bahan bakar minyak sampai naik maka bisa dipastikan hampir seluruh harga mulai
dari papan, sandang dan pangan di pasaran akan ikut naik juga dampak domino
itulah yang sangat memberatkan dan menambah beban mereka kelak, kemudian para
dewan di DPR hampir seluruhnya tidak menyetujui keputusan pemerintah tersebut,
karena mereka menilai keputusan itu bertentangan dengan uu pasal 7 dan masih
banyak bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pembekakan APBN
selain dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yaitu dengan melakukan
penghemata APBN dan pengelolaan bahan bakar alternatif yang selama ini kurang
mendapat perhatian dari pemerintah.
Bila kita
cermati lebih dalam permasalahan ini, apakah keputusan pemerintah dalam
menaikkan harga bahan bakar minyak itu salah? Sebenarnya apa yang diputuskan
oleh pemerintah itu tidak salah dan bisa dikatakan benar, tetapi kenapa keputusan
ini mendapat begitu banyak tentangan dari berbagai elemen?, disinilah yang
menjadi permasalahan, pemerintah memiliki asumsi tersendiri mengenai keputusan
itu, rakyat memilki asumsi tersendiri
juga kenapa mereka menolak keputusan itu dan DPR pun mempunyai asumsi
tersendiri tentang keputusan itu. Semua asumsi dari ketiga elemen itu memang
tidak salah, tetapi sebenarnya kesalahan dalam masalah itu bukan berasal dari
keputusan yang diambil pemerintah ataupun asumsi-asumsi dari rakyat dan DPR,
kesalahan yang sebenarnya adalah berada pada proses bagaimana keputusan itu
diambil. Inilah sebenarnya yang menjadi kesalahan pemerintah kita mulai dari
masa orde lama yang terus dilakukan hingga masa reformasi pada saaat ini, dimana
setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hasil
dari keputusan dan asumsi dari mereka sendiri bahkan tidak jarang juga mereka
membuat suatu kebijakan yang tidak dibutuhkan oleh rakyat, padahal kita tahu
kalau fungsi dari pemerintah adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan
dan keamanan bagi rakyat.
Bila dilihat
dari kacamata administrasi publik demokrasi, sebuah lembaga negara atau
pemerintah memiliki fungsi untuk melayani rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh
karena itu tugas pemerintah tidaklah sesederhana itu, pemerintah juga merupakan
suatu wadah untuk menampung aspirasi rakyatnya,
untuk menyelesaikan ketidakstabilan dan permasalahan yang terjadi pada
rakyatnya, oleh karena itu dalam pemerintahan yang demokrasi ini haruslah
mewujudkan prinsip-prinsip administrasi publik yang demokratis yaitu
transparansi, rationalitas, spesialisasi dan adanya legitimasi dan
akuntabilitas. Inilah yang sering sekali dilupakan oleh pemerintah kita, segala
permasalahan yang terjadi selalu mereka putuskan sendiri dengan asumsi mereka,
itulah mengapa keputusan-keputusan yang pemerintah ambil seringkali tidak
dibutuhkan rakyat bahkan malah menambah beban rakyat. Seharusnya pemerintah
harus merubah cara-cara meraka dengan mulai melibatkan rakyat dalam pengambilan
keputusan-keputusan sehingga akan muncul pilihan publik (publik choice) dengan
begitu pemerintah akan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat dan
tidak lagi salah sasaran, dengan begitu keputusan-keputusan yang diambil akan
cocok dengan keinginan rakyat dan menjadi rasional, melibatkan rakyat dalam hal
tersebut juga akan menimbulkan ketransparansian antara pemerintah dan rakyat
sehingga akan terjalin sebuah
kepercayaan diantara keduanya kemudian menjalankan keputusan itu bersama-sama,
maka akan tercipta sebuah akuntabilitas diantara keduanya dan implementasi
keputusan tersebut akan berjalan dengan mudah.
Itulah yang
seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini, sudah tidak masanya lagi
pemerintah hanya mengimitasi cara-cara masa lalu yang sudah tidak cocok dengan
keadaan masa kini, apalagi menyangkut kebijakan yang menyangkut kehidupan
rakyat banyak contohnya seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dengan
menaikkan harga bahan bakar minyak, padahal kebijakan itu adalah kebijakan yang
paling dibenci oleh rakyat dan seringkali membuat jatuhnya sebuah pemerintahan,
mulai dari masa presiden soekarno hingga sekarang. Sudah saatnya untuk
pemerintah melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih demokratis dalam
arti sesungguhnya agar pemerintahan dan rakyat bisa lebih maju dan berkembang
daripada saat ini.
No comments:
Post a Comment